Lawan Buku dengan Buku!

Oleh Julius Felicianus [julius_felicianus@yahoo.com] Direktur Galangpress

Sungguh tragis di penghujung akhir tahun 2007 lalu terjadi lagi pelarangan buku oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Melalui suratnya Nomor: Kep-123/A/JA/11/2007 tanggal 27 Nopember 2007, tentang larangan beredar barang cetakan buku berjudul TENGGELAMNYA RUMPUN MELANISIA dengan sub judul Pertarungan Politik NKRI di Papua Barat, penulis Sendius Wonda, SH., M.Si. diterbitkan Penerbit Deyai Papua dan Penerbit Galangpress Yogyakarta.

Sangat ironis di era keterbukaan dan reformasi berjalan, di saat gerakan minat baca masyarakat dan gerakan buku murah mulai bergairah dan di saat Forum Editor Indonesia mulai giat-giatnya memberi workshop penulisan di daerah-daerah pemberangusan sebuah karya tulis menerpa dunia penulisan dan dunia penerbitan. Meskipun pelarangan itu merupakan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia dengan alasan mengganggu ketertiban umum sehingga dapat menimbulkan kerawanan, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Jelas dari sudut kebebasan berekspresi sangat disesalkan. Baru saja tanggal 10 Desember kita memperingati hari HAM (Hak Azasi Manusia) dan ternyata peringatan itu hanya sebuah simbol saja tanpa tahu apa esensinya. Esensi HAM adalah melindungi dan memberi kebebasan setiap warganegara yang mempunyai hak dalam mengeluarkan pendapatnya dan buah pikirannya.

Jika penulis buku tersebut menulis atas dasar cara memandang persoalan yang dilihatnya dan dialaminya, kemudian diterbitkan dalam sebuah buku adalah sah dan wajar. Penulis yang mau menuliskan apa yang dia lihat, dia rasakan dan apa yang dia alami tidak serta merta dapat langsung diberangus dengan alasan apapun. Parameter yang digunakan Kejaksaan untuk melarang buku tersebut belum tentu pas dan benar dan masih dapat diperdebatkan. Penulis-penulis seperti ini harus dilindungi, ini prinsip dasar yang tercantum dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia.

Kalau dilihat dari isi dan gaya penulisannya, buku tersebut merupakan ciri khas cara berpikir aktivis Papua di kelompok tertentu yang ditandai suatu hal yaitu culture of terror. Produksi sejarah Papua yang panjang pada jaman Orde Baru tentang kekerasan, keterpinggiran, kekalahan dalam pertarungan politik ekonomi dan intimidasi yang terus menerus sehingga menimbulkan identitas kolektif sebagai korban. Sehingga jika ada kejadian-kejadian yang membahayakan dalam lingkungan sekitarnya mereka dengan serta merta akan membuat asumsi bahwa itu perbuatan penguasa yang dikirim dari pusat (Jakarta).

Jika sekarang muncul lagi tragedi-tragedi seperti jaman Orde Baru maka dalam masyarakat Papua muncul asumsi pengirimnya Indonesia (sebagai negara). Trauma-trauma masa lalu masih mencekam dan terpendam dalam benak dan ingatan masyarakat Papua. Pengalaman historis masa Orde Baru telah diberi tempat dalam alam pikiran masyarakat Papua. Segala ketakutan dan tekanan dari ‘pemerintah’ telah diakomodasi dalam kebudayaan masyarakat setempat. Pemerintah seharusnya mendorong tradisi tulis-menulis masyarakat papua sehingga tradisi membaca dan peningkatan minat baca dapat terscapai dengan cepat dan benar. Dengan membaca banyak buku mereka dapat melihat, membaca sehingga mempunyai wawasan dengan tepat terutama mereka dapat melihat bagaimana pemerintah Indonesia dalam hal memperlakukan masyarakat Papua selama ini.

Sudah sekitar empat tahun dunia penulisan sudah mulai berkembang dalam ranah intelektual masyarakat Papua. Sudah puluhan buku terbit dengan penulis asli orang Papua. Pemerintah sebenarnya dapat mengakomodasi protes mereka melalui tulisan dan buku daripada protes dengan jalan demontrasi yang mereka lakukan di jalanan. Seharusnya pemerintah dapat membantu persoalan hakiki mereka, sehingga masyarakat Papua dapat melepaskan tragedi tersebut dari ingatan yang telah lama merasuki alam pikiran mereka.

Mereka tahu bahwa eksploitasi kekayaan alam Papua bukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, tapi untuk segelintir oknum pejabat yang mempunyai kekuatan dan pengaruh tertentu. Mereka sadar jika kekayaan alam itu benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sedang tersungkur pasti mereka relakan. Maka dengan pelarangan buku tersebut semakin menggenapi asumsi yang selama ini mereka yakini. Kalau isi buku menurut parameter Kejaksaan Agung tidak benar dan dapat mengganggu ketertiban umum sebaiknya dibuat buku yang membantah isi semua tulisan buku tersebut. Jika setiap ada buku yang mengkritisi pemerintah dan ‘mungkin’ penulisannya tidak benar selalu diberangus, masyarakat semakin yakin bahwa apa yang ditulis itu benar.

Pola-pola seperti ini yang sering dilakukan di jaman pemerintahan Soeharto. Makin dilarang buku itu beredar makin penasaran masyarakat mencarinya. Dan dengan pelarangan tersebut apakah sudah selesai masalahnya? Apakah peredaran buku tersebut akan berhenti? Saya kira pertanyaan-pertanyaan ini juga dapat dipikirkan dan diresapi oleh pihak Kejaksaan. Sebaiknya untuk masa yang akan datang perlu dipikirkan lagi tentang pelarangan beredar dan terbitnya suatu buku. Buku lawanlah dengan buku.

Secara teknis sebetulnya tidak sulit untuk membantah isi buku dan mencari penulis untuk menguatkan bantahan tersebut. Kalau saja tulisan dibantah dengan tulisan dan buku dilawan dengan buku akan membuat dunia intelektual kita semakin berkembang dan maju. Perdebatan melalui pola pikir cerdas ini yang membuat semuanya akan menerima dengan lapang dada dengan hasil yang berkualitas. Jika hal ini masih belum cukup, Kejaksaan dapat memanggil para penulisnya untuk berdebat tentang isi bukunya masing-masing secara terbuka di hadapan publik. Biarlah masyarakat pembaca yang menilainya. Bangsa ini sudah cerdas untuk mengukur dirinya sendiri tentang apa yang baik untuk dibaca dan apa yang tidak baik untuk dibaca.

Membangun masyarakat cerdas harus dengan kecerdasan pula, pola-pola seperti yang dilakukan masa Orde Baru sebaiknya secepatnya ditinggalkan. Bangsa ini tidak mungkin berhenti apalagi mundur, semakin berkembangnya teknologi informasi, semakin banyaknya masyarakat yang melek huruf dan semakin tingginya minat baca, maka pola pelarangan sebuah terbitan buku selayaknya dihentikan. Sebaiknya peraturan yang dibuat tanggal 23 bulan April tahun 1963 tentang pengamanan terhadap barang cetakan yang mengganggu ketertiban umum perlu direvisi. Jangan sampai pelarangan ini malah semakin meminggirkan kaum cerdas cendekia dalam kubangan kesia-siaan. Bahwa mengekspresikan apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan dalam bentuk penulisan buku adalah hak dasar setiap umat manusia. Jika ini dilarang, maka kita telah melanggar sendiri Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan kita jalankan dengan benar.

Biarlah tradisi tulis-menulis masyarakat Papua berlangsung alami dan perlu kita dorong atau budayakan tradisi berdebat lewat tulisan dan buku secara kritis agar berkualitas, sehingga sumbangan tulisan mereka dapat juga menjadi bahan merenung dan belajar bagi masyarakat Indonesia lainnya. Bangsa yang besar dan cerdas adalah bangsa dimana para penguasa mau mendengar dan menerima kritik masyarakatnya dengan arif dan bijaksana.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s